Sidang Pertama BPUPKI

Posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak saat memasuki akhir tahun 1944. Kondisi ini menyebabkan kedudukan Perdana Menteri Tojo digantikan oleh Kuniaki Koiso. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, pada bulan september 1944 Koiso mengeluarkan sebuah pernyataan yang dikenal sebagai "Janji Kemerdekaan Indonesia Di Kemudian Hari" atau "Janji September". Sejak saat itu, bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Lagu indonesia raya juga boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo.

Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumachiki Harada selaku penguasa Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Coosakai atau yang biasa di sebut BPUPKI. BPUPKI  diketuai Radjiman Wedyodiningrat serta R.P Suroso dan Ichibangase sebagai Wakil Ketua. Dan BPUPKI pun resmi dilantik pada tanggal 29 Mei 1945.

Sidang Pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Sidang pertama membahas tentang rancangan dasar negara. Dasar negara atau yang sekarang di sebut pancasila, di kemukakan oleh 3 orang, yaitu Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno.  Setelah itu, Radjiman pun membubarkan sidang pada tanggal 1 Juli 1945 dan menyatakan BPUPKI memasuki masa reses/istirahat.

Pada masa reses, Radjiman membentuk panitia kecil yang ber anggotakan 8 orang. Yang di ketuai oleh soekarno, yang anggotanya yaitu Moh. Hatta, Moh. Yamin, soetardjo kartohadikusumo, A.A Maramis, otto iskandardinata, wachid hasyim, dan Ki Bagus Hadikusumo. Pada sidang pertama, bahwa pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil mengadakan pertemuan denga 38 anggota BPUPKI dalam pertemuan tersebut di bentuk panitia sembilan, Panitia Sembilan menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Setelah rumusan dasar  negara berhasil disepakati, rumusan dasar negara yang di hasil kan panitia sembilan oleh moh. Yamin disebut "Piagam Jakarta"